uu kependudukan. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. uu kependudukan

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. PERMENDAGRI No. Pemerintah menilai,. UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan. mengelola data dan mendayagunakan informasi ha Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil un. 828 kali. 1. penduduk Provinsi Lampung pada bulan September 2020 sebanyak 9,01 juta jiwa. Melansir Disdukcapil Bogor, sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pembuatan dokumen kependudukan gratis alias tidak dikenakan biaya apapun. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Kewajiban instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan; 5. 23 Tahun 2006 (UU tentang Administrasi Kependudukan); UU No. , mendalilkan bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. ” Artinya tiap orang yang punya KTP dikenakan pajak, dong? Tentu tidak. KOMPAS. 39 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Pemerintah secara resmi akan mengintegrasikan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). Regulasi Nasional. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 29 Desember 2006: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO:. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPengertian Kependudukan Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 26 Nomor 26, Kependudukan, diubah menjadi Undang Undang Nomor 24 T ahun . UU No. 87 Tahun 2014. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) Dalam UU Adminduk dikenal dua istilah yaitu data. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat. 01 Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI. Kutipan atas pencatatan sipil; 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan. Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 (UU/2006/23) (2006) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 88/2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan, Undang-Undang (UU) No. com - Piramida penduduk adalah diagram yang memperlihatkan jumlah penduduk pria dan perempuan di suatu kawasan. 25. Chrismanuel pasamboan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana SALINAN SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 11. Yang dimaksud dengan pengguna antara lain lembaga negara, kementerian /lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau badan hukum Indonesia. 2013. nomor induk. 24 Tahun 2013). 52 tahun 2009 mengenai perkembangan kependudukan, dan pembangunan keluarga. Unduh PDF. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran. Tipe Dokumen. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penata dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan D Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,. 000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Menjaga kesehatan dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan. Kependudukan 2. tentang Administrasi Kependudukan beserta seluruh pasal yang ada di dalamnya berlaku, tidak terkecuali pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). 2013 Asas : 1. Didownload 21. Kehakiman). Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,. Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas bahwa setiap. Pendokumentasian Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ABSTRAK: CATATAN: Undang. 06); KK yang lama (sebelum SIAK diimplementasikan); Foto copy akta perkawinan/ surat nikah/. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan. Pasal 9. > Pusat Data > Undang-Und. Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Penerapan KTP berbasis nomor Induk Kependudukan Berbasis Nasional 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan layanan cek NIK mandiri melalui Twitter atau Instagram resminya @dukcapilkemendagri. Download Free PDF View PDF. Judul. GP ADITYA PRAWIRA NEGARA. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. Mulai NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua data pribadi penduduk. Tahun. 488 kali. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status. 23 Th 2006). Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Permendagri 73 Tahun 2022 telah dirilis oleh pemerintah terkait pencatatan nama seseorang di Dokumen Kependudukan, seperti KTP dan KK. Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan AktaPP NO 40 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan . 19 Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan. JAKARTA, KOMPAS. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 5. Berikut informasinya. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. nama petugas pencatat; yy. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik IndonesiaUU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SKSKPNP) dan. Mencabut a. Jenis. Dengan disahkannya UU No. 16. 0. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. STATUS PERATURAN. Berlaku. Bahasa Indonesia. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. 9. ˈdo. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 3. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. 9, LN. perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: unduh: perpres. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Putusan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Secara substansial seperti yang dinarasikan Naskah Akademik RUU PDP,. SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diatur dengan Permendagri 95 tahun 2019 tentang SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. 02 Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 3. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Undang‑ Undang ini. Kependudukan dan Perkawinan-Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Kebijakan Pemerintah. No. Hukum administrasi kependudukan di indonesia diatur dalam uu nomor 23 tahun 2006 dan telah dirubah dengan uu nomor 24 tahun 2013. Demikianlah isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen. Untuk mengurangi masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, nih Detikers. UJI MATERI MAHKAMAH. . PP No. Didownload 17. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 60 . UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih membatasi akses terhadap kontrasepsi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Menurut Budi, penonaktifan NIK itu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 52 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi kependudukan, termasuk penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Didownload 760. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. nɛ. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,F-1. Pengertian Administrasi Kependudukan. Preview. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. F-2. 2013. View PDF. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting. Semula, KTP berbentuk kartu biasa yang akan habis masa berlakunya dalam waktu lima tahun. Ke-WN Ganda Terbatas Kontens : 1. 52, LN. Baca juga: 20 Contoh Soal UTS Biologi Kelas 12 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban. Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati. 23 Th 2006). Administrasi Kependudukan sekarang sudah dilayani secara online atau daring. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. Lokasi. F-2. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5614, LL SETNEG : 41 HLM. 2019/NO. tempat. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas,UU Kependudukan disebut juga dengan UU Pencatatan Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa: untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru; sistem pelayanan administrasi. 1. penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. 3. 23 Tahun 2006 dapat ditarik retribusi tetapi berdasar UU No. Bagi Penduduk yang belum terekam data keluarga dan data anggota keluarga ke dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional. UU 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 4. 10 Tahun 1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pemohon menguji Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan. 01 Formulir Biodata Keluarga. 1. UMUM : Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh. a. [10] Adapun baik petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, ketentuan ini secara tegas tertulis dalam Pasal 79 ayat (3) UU. 4. Download. PP No. Di sisi lain, setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. 19. By Admin 28 Jun 2019, 09:32:31 WIB Produk Hukum. 24 Tahun 2013. Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. . Dokumen ini penting untuk dipahami oleh semua warga negara yang terkait dengan administrasi kependudukan. 24/2013, terdapat 31 elemen jenis Data Pribadi (dalam diktum UU Adminduk pasal 58); mulai dari nomor KK, NIK, Nama, Alamat, dst. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Beberapa perubahannya diantaranya, pelaporan kelahiran penduduk yang semula dilakukan di instansi pelaksana tempat kelahiran bayi, dirubah menjadi. 12 Tahun 2008; UU No. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. UU 12 Tahun 2011 Author: cpns;RS Created Date:saharbasa sahar. F-1. Download: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 PDF. Jauh sebelum berlakunya UU Adminduk dan perubahannya, tentang akta kelahiran mengacu ke UU Perkawinan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. NIK KTP Bisa Jadi NPWP, Ini Penjelasannya. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas Muhammad Cholifihani. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ; PERMENDAGRI No. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya pasal 35 huruf a, hukum positif di Indonesia membuka kemungkinan pengakuan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan yang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.